 |
| Ilustrasi AI |
Penapencerah.com - Demo penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang berujung ricuh di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Peristiwa ini mencerminkan bahwa masih ada kesenjangan antara aspirasi publik dan keputusan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan.
Ketika masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan pendapat, itu menandakan ada hal yang perlu dievaluasi. Namun, aksi yang berujung kericuhan dan penangkapan justru berpotensi memperburuk situasi. Kebebasan berpendapat adalah hak dalam demokrasi, tetapi harus diiringi dengan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, aparat juga harus mengedepankan pendekatan persuasif agar penyampaian pendapat tidak berujung pada bentrokan.
Islam mengajarkan bahwa musyawarah dan dialog adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Allah berfirman dalam Al-Qur’an:
وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran: 159)
Ayat ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, musyawarah harus dikedepankan agar menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Jika pemerintah dan masyarakat dapat saling mendengar serta mencari solusi bersama, maka ketegangan yang terjadi bisa dihindari.
Tanpa adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, gesekan semacam ini akan terus terjadi di masa depan. Maka, sudah saatnya pola komunikasi antara rakyat dan pemerintah diperbaiki agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keinginan bersama, bukan sekadar keputusan dari atas yang memicu perlawanan di bawah.
Posting Komentar