Hadapi Krisis Pangan Global, Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus
![]() |
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam keterangannya pada siaran pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden |
Pena Pencerah – Pemerintah memastikan produksi beras nasional akan tetap surplus di tengah krisis pangan global yang melanda sejumlah negara. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam keterangannya pada siaran pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, usai melaporkan kondisi ketahanan pangan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025.
Dalam keterangannya, Sudaryono menjelaskan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus sekitar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo pun menegaskan agar tren positif ini terus dipertahankan, mengingat beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang tengah menghadapi krisis beras.
“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain yang lagi kesusahan beras,” ujar Sudaryono.
Untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, pemerintah menargetkan surplus beras tahunan sebesar 5-6 juta ton agar Indonesia tidak perlu melakukan impor.
“Produksi kita setiap tahun sekitar 30 juta ton lebih. Kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal 5-6 juta ton,” jelas Sudaryono.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah menekankan pentingnya percepatan proses pertanian. Petani diharapkan segera mengolah lahan kembali setelah panen agar dalam setahun bisa melakukan panen hingga tiga kali.
“Begitu panen harus segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya nggak boleh lama,” tambah Sudaryono.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra strategis dalam menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani seperti pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.
Untuk menekan harga beras yang masih tinggi di kawasan ASEAN, pemerintah berencana mengintensifkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menjaga stabilitas harga tanpa merugikan petani.
“Kita berdayakan Bulog lebih dari sebelumnya dan lakukan operasi pasar melalui kantor pos untuk memotong rantai distribusi. Dengan begitu, harga di tingkat konsumen bisa terkendali, dan petani pun tetap mendapat keuntungan yang layak,” jelas Sudaryono.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sempat marak.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegas Sudaryono.
Melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.(Oleh: Samsul Arifin*)
Posting Komentar